caramesin.com – Keluarga Brigadir J Minta Ferdy Sambo Dinonaktifkan,Kelompok kuasa hukum Brigjen J telah mengumumkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri pada Senin (18/7). Sementara itu, kelompok korban penembakan (Brigdir J) meminta Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo untuk dinonaktifkan.
“Sehingga tujuan dari kasus ini tepat diusut,” kata kuasa hukum keluarga Brigjen J, Kamarudin Simanjuntak di Gedung Satuan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/7).
“Maka untuk keluarga, kami mohon dengan sangat kepada Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara dan kepala pemerintahan agar fokus serta Komisi III DPR RI sebagai wakil perseorangan.
Selain itu, Kamarudin juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menonaktifkan Divpropam Polri Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi.
“Kemudian nonaktifkan paminal untuk kepentingan Brigjen Hendra, yang ketiga nonaktifkan Kapolda Jakarta Selatan,” dia memaklumi.
Ditambahkannya, kendaraan yang digunakan Sambo dari Magelang juga diamankan. Menghitung rekaman percakapan antara Brigadir J dan Sambo selaku pimpinannya.
“Ya setiap mobil yang digunakan dari Magelang harus diamankan dulu, jadi mobil yang digunakan dari Magelang ke Jakarta harus diamankan, begitu juga CCTV dari Magelang mulai dari tol agar juga diamankan, jalur yang mereka lewati kan untuk percakapan antara nomor telepon almarhum brigadir josua hutabarat dengan pimpinannya sehingga bisa juga disita dari Telkom atau dari pengurus,” ujarnya.
“Kemudian percakapan dengan nomor serbaguna Propam Kadiv juga sama dengan Ibu Putri, begitu juga dengan Bharada E dan para pembantunya agar bisa segera disita,” imbuhnya.
Baku tembak Tewaskan Brigadir J
Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Bharada E di tempat perlindungan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Penembakan polisi terjadi di rumah Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Jumat (8/7).
Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk kelompok khusus untuk mengusut tuntas kasus ini. Rombongan khusus itu dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Sementara itu, Kompolnas dan Komnas HAM juga dikenang sebagai kelompok khusus. Kapolri menjamin proses penyidikan, penyidikan, dan temuan terkait kasus tersebut akan disampaikan secara transparan.
